Davos dan Ujian Keseriusan Negara
Pernyataan Prabowo di forum global adalah janji politik tertinggi. Publik menunggu apakah negara benar-benar berani menertibkan dirinya sendiri.
Oleh: Amin Hidayat
Ketua Presidium Nasional Pergerakan Santri Ahlu Sunnah wal Jama’ah Indonesia (PSAJI)
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos bukanlah diplomasi seremonial. Ketika penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ditegaskan di panggung global, pesan itu sejatinya ditujukan ke dalam negeri: negara sedang menyatakan komitmen, sekaligus membuka dirinya pada pengawasan publik internasional.
Davos adalah forum kepercayaan elite dunia. Karena itu, penekanan Prabowo pada integritas dan pemerintahan bersih mengandung makna politis yang tajam—pengakuan bahwa problem utama Indonesia bukan pada potensi ekonomi, melainkan pada keberanian menertibkan kekuasaan dan memutus mata rantai korupsi struktural.
Lebih jauh, pernyataan ini mengandung risiko politik yang besar. Dengan membawa isu antikorupsi ke forum global, pemerintah secara sadar mengikatkan legitimasi internasional pada kinerja penegakan hukum di dalam negeri.
Setiap kompromi, tebang pilih, atau pembiaran terhadap korupsi elite akan segera terbaca sebagai kontradiksi terbuka antara pidato dan praktik kekuasaan.
Pada titik inilah tuntutan moral dan konstitusional itu harus ditegaskan. Menurut saya, Presiden Prabowo tidak cukup berhenti pada pernyataan, tetapi wajib menggerakkan seluruh instrumen negara secara maksimal.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi ruang, dukungan, dan keberanian politik untuk menyapu habis para pelanggar hukum dan koruptor tanpa kecuali.
Di saat yang sama, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai dua lembaga tinggi penegak hukum harus dimaksimalkan secara tegas dan terkoordinasi, agar tidak ada lagi celah bagi koruptor menguasai aset-aset negara—terlebih koruptor yang berlindung di balik kepentingan asing dan jejaring kekuasaan global.
Di titik ini, Davos benar-benar menjadi ujian, bukan prestasi. Pernyataan global hanya akan bernilai jika negara berani menegakkan hukum secara konsisten, keras, dan berdaulat.
Jika tidak, Davos hanya akan dikenang sebagai panggung janji besar yang runtuh ketika berhadapan dengan kepentingan di rumah sendiri.
