Negeri Terang di Statistik, Gelap di Sebagian Peta
Catatan Redaksi editorial Indonesia newsÂ
Di atas kertas, Indonesia tampak semakin terang. Dari sekitar 270 juta jiwa penduduk, hampir seluruhnya kini telah mendapatkan aliran listrik. Rasio elektrifikasi nasional mendekati sempurna dan kerap disebut sebagai bukti keberhasilan pembangunan sektor energi. Namun di balik angka besar itu, masih ada kenyataan yang tidak boleh dikecilkan. Sekitar 1,3 juta rumah tangga di Indonesia hingga hari ini belum mendapatkan aliran listrik atau belum menikmati layanan listrik yang layak dan berkelanjutan.
Realisasi konsumsi listrik nasional tercatat mencapai 1.584 kWh, meningkat sekitar 8 persen dibandingkan target 1.464 kWh. Angka ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Program kelistrikan juga telah menjangkau sekitar 1,2 juta jiwa, termasuk melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik gratis yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
Namun dalam editorial ini perlu ditegaskan sejak awal bahwa terang di statistik belum tentu berarti terang di seluruh kehidupan warga.
Satu Ketika capaian nasional menyisakan ruang gelap
Di balik capaian yang patut diapresiasi, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Hingga kini, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan ribuan dusun yang belum tersentuh listrik. Wilayah-wilayah tersebut terutama berada di Papua dan wilayah pemekarannya, Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta pedalaman Kalimantan dan Sulawesi. Di wilayah-wilayah inilah persoalan kelistrikan paling nyata dirasakan.
Wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah 3T dan 4T. Wilayah 3T adalah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, yaitu daerah yang berada di batas negara, jauh dari pusat pertumbuhan, sulit dijangkau, dan tertinggal secara infrastruktur dasar. Sementara wilayah 4T merujuk pada daerah yang tidak hanya terdepan, terluar, dan tertinggal, tetapi juga tergolong terdalam secara geografis, seperti pegunungan, pulau kecil terpencil, dan kawasan hutan lebat yang sulit diakses sepanjang tahun.
Bagi masyarakat di wilayah 3T dan 4T, listrik bukan sekadar soal kenyamanan. Listrik menentukan apakah anak-anak bisa belajar di malam hari, apakah layanan kesehatan dapat berjalan, dan apakah ekonomi lokal bisa tumbuh. Di banyak tempat, listrik masih menyala terbatas, bergantung pada genset, atau tidak hadir sama sekali.
Yang sering luput dari perhatian publik, persoalan kelistrikan juga masih terjadi di Pulau Jawa. Padahal Jawa kerap dianggap sebagai wilayah yang paling maju dan paling selesai pembangunannya. Faktanya, masih terdapat sekitar 1.630 desa dan dusun di Jawa yang belum mendapatkan akses listrik secara layak.
Di Jawa Barat, kondisi ini tampak di wilayah selatan dan perdesaan terpencil seperti Kabupaten Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur. Bahkan sekitar 1.300 dusun di provinsi ini masih belum teraliri listrik secara optimal meskipun secara administratif desanya telah tercatat berlistrik.
Di Jawa Tengah, persoalan serupa ditemukan di wilayah perbukitan dan pesisir selatan seperti Wonogiri, Kebumen, dan Purworejo, serta sebagian kawasan terpencil di Banyumas dan Banjarnegara. Sementara di Jawa Timur, desa-desa dengan keterbatasan akses listrik masih dijumpai di Pacitan, Trenggalek, Malang bagian selatan, serta sejumlah wilayah terpencil di Bondowoso dan Situbondo.
Fakta ini menunjukkan satu ironi pembangunan. Negeri ini terlihat terang di angka nasional, tetapi masih menyimpan gelap di peta kehidupan warganya.
Dua Tantangan pemerataan dan ujian kehadiran negara
Ke depan, tantangan sektor kelistrikan justru semakin besar. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 665 ribu sambungan baru pada 2026. Target ini tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan administratif. Ia menuntut pendataan yang jujur, perencanaan yang presisi, serta kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN.
Dalam konteks inilah, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala kecil menjadi sangat penting, terutama bagi wilayah 3T dan 4T. Bagi wilayah-wilayah ini, menarik jaringan listrik konvensional sering kali membutuhkan biaya sangat tinggi dan waktu yang panjang. PLTS skala kecil menjadi solusi paling realistis karena dapat dibangun lebih cepat, disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan berkelanjutan secara lingkungan.
Namun PLTS tidak boleh diposisikan sebagai solusi darurat atau proyek pelengkap semata. Ia harus menjadi strategi utama pemerataan listrik nasional, agar desa-desa terpencil tidak terus menunggu giliran yang tak kunjung tiba.
Editorial ini tidak menafikan capaian sektor kelistrikan nasional. Apresiasi tetap penting. Namun tanpa keberanian melihat sisi gelap pembangunan, capaian tersebut berisiko menjadi ilusi. Selama masih ada 1,3 juta rumah tangga hidup tanpa listrik, maka terang yang dibanggakan belum sepenuhnya adil.
Listrik bukan sekadar kabel, pembangkit, atau laporan kinerja. Ia adalah penanda kehadiran negara, martabat warga, dan keadilan sosial. Negeri ini tidak boleh puas hanya karena statistiknya terang, sementara sebagian petanya masih gelap.
