Venezuela dan Alarm Keras Bagi Negara Berkembang

Editorial Indonesia news

Catatan Sambil Makan Gudeg 
Dunia hari ini bukan kekurangan aturan, melainkan kehabisan rasa malu dalam menggunakan kekuasaan.
Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat adalah peristiwa politik global yang merobek tirai kemunafikan: hukum internasional dipajang sebagai etalase, sementara keputusan nyata diambil oleh siapa yang paling kuat.
Apa pun dakwaannya, ketika seorang presiden aktif ditangkap oleh negara lain tanpa mandat internasional yang disepakati, maka yang runtuh bukan sekadar satu rezim, melainkan bangunan kepercayaan global tentang arti kedaulatan.
Jika hari ini Venezuela diperlakukan seperti itu, maka besok daftar negara yang “boleh diperlakukan serupa” tinggal menunggu giliran dan momentum.
Indonesia tidak boleh menenangkan diri dengan dalih jarak geografis, sebab dalam politik global, preseden jauh lebih berbahaya daripada misil, karena ia bekerja diam-diam dan dilegalkan oleh kebiasaan.
Kasus ini bukan tentang Maduro, bukan tentang Venezuela, dan bahkan bukan hanya tentang Amerika, melainkan tentang dunia yang sedang kembali ke hukum rimba dengan jas akademik dan bahasa hukum.
Ketika negara kuat bertindak sebagai hakim, jaksa, dan algojo sekaligus, maka PBB menyusut menjadi ruang pidato, dan hukum internasional direduksi menjadi alat pembenaran.
Indonesia selama ini menaruh harapan besar pada multilateralisme, tetapi realitas global menunjukkan bahwa etika hanya dihormati selama tidak bertabrakan dengan kepentingan.
Netralitas tanpa kesiapan strategis bukanlah kebijaksanaan, melainkan kerapuhan yang menunggu waktu untuk diuji.
Bebas-aktif tidak boleh direduksi menjadi bebas berkomentar dan aktif menghindari sikap tegas, karena dunia tidak menghormati keraguan yang dibungkus kesantunan.
Indonesia harus berani menyatakan bahwa penangkapan kepala negara secara sepihak adalah preseden berbahaya, bukan untuk membela siapa pun, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri dari dunia yang kian permisif terhadap kekerasan berlabel hukum.
Diam atas preseden ini sama saja dengan menandatangani persetujuan diam-diam bahwa kedaulatan bisa dicabut sewaktu-waktu atas nama demokrasi versi pihak terkuat.
Saya melihat lebih berbahaya lagi, konflik global seperti ini kerap diselundupkan ke politik domestik negara-negara berkembang, diubah menjadi bahan bakar polarisasi, dan dijadikan alat tarik-menarik kepentingan elite.
Perang hari ini tidak selalu dimulai dengan tank dan misil, melainkan dengan tekanan ekonomi, manipulasi pasar, dan narasi global yang melemahkan negara target dari dalam.
Ketergantungan energi, kerentanan mata uang, dan ketidakmandirian industri strategis adalah pintu masuk paling efektif untuk menundukkan negara tanpa perlu satu tembakan pun dilepaskan.
Saya melihat Indonesia tidak membutuhkan sikap emosional, tetapi juga tidak boleh memelihara ilusi bahwa dunia masih diatur oleh moral bersama.
Dunia digerakkan oleh kepentingan, dan negara yang bertahan adalah negara yang mampu membaca peta kekuatan tanpa kehilangan kompas nilai.
Tidak ikut blok bukan berarti tidak punya arah, dan tidak memilih musuh bukan berarti siap dipermainkan.
Indonesia tidak sedang mencari pelindung, karena setiap perlindungan selalu datang dengan harga, dan harga itu hampir selalu dibayar dengan kedaulatan.
Kasus Venezuela adalah alarm keras bagi negara berkembang bahwa tatanan global sedang berubah, dan perubahan itu tidak menunggu kesiapan siapa pun.
Hanya negara yang kuat secara ekonomi, teguh secara politik, dan dewasa secara mental yang akan bertahan tanpa harus menunduk atau berteriak.
Indonesia harus tetap waras di tengah dunia yang makin liar, karena sejarah tidak pernah berpihak pada negara yang terlalu percaya pada janji kekuatan besar.

Penulis:

Ketua Presidium Nasional Pergerakan Santri Alusuna Wal Jamaah Indonesia (PSAJI), Amin Hidayat