Board of Peace dan Ujian Nurani Dunia
Indonesia di Gaza Menjaga Perdamaian antara Keadilan Sejati atau Politik Berkedok Damai
Editorial Indonesia news
Perdamaian tidak pernah lahir dari kekosongan nilai. Ia lahir dari keberanian memilih keadilan, bahkan ketika pilihan itu tidak nyaman secara politik. Gaza hari ini adalah cermin retak nurani dunia—di mana penderitaan rakyat sipil terus berlangsung, sementara komunitas internasional berlomba merumuskan stabilitas tanpa terlebih dahulu menuntaskan ketidakadilan.
Di tengah puing-puing itu, dunia memperkenalkan sebuah mekanisme baru bernama Board of Peace—secara harfiah berarti Dewan Perdamaian—sebuah badan internasional yang dirancang untuk mengelola masa pascakonflik Gaza: mulai dari transisi, stabilisasi keamanan, hingga rekonstruksi dan pemulihan tata kelola sipil. Badan ini diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat dan kemudian memperoleh legitimasi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Tahun 2025.
Namun publik perlu memahami sejak awal: Board of Peace bukan lembaga netral yang bekerja di ruang hampa. Ia adalah penentu arah masa depan Gaza. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa rapi desainnya, melainkan ke mana arah moralnya dibawa.
1. Jebakan Geopolitik: Perdamaian yang Menenangkan Dunia, Bukan Membebaskan Palestina
Dalam praktik geopolitik global, perdamaian sering direduksi menjadi sekadar stabilitas. Senjata berhenti, kawasan tenang, tetapi ketidakadilan tetap bercokol. Inilah jebakan paling berbahaya dari Board of Peace: menjadikan Gaza stabil tanpa benar-benar merdeka.
Jika Board of Peace hanya berfungsi membekukan konflik—bukan menyelesaikan akar penjajahan—maka ia telah gagal secara moral. Perdamaian yang tidak berpihak pada korban bukanlah perdamaian, melainkan penataan ulang ketimpangan dengan bahasa diplomasi.
2. Jebakan Geoekonomi: Ketika Reruntuhan Menjadi Ladang Kepentingan
Rekonstruksi Gaza akan melibatkan dana besar dan kepentingan ekonomi global. Sejarah menunjukkan, rekonstruksi pascaperang sering kali berubah menjadi arena kapitalisasi penderitaan. Rakyat yang hancur dijanjikan bangunan baru, tetapi tidak pernah diberi kedaulatan atas hidupnya sendiri.
Jika Board of Peace membiarkan Gaza direkonstruksi tanpa keadilan ekonomi dan kemandirian politik, maka yang lahir bukan pemulihan, melainkan ketergantungan baru. Ini adalah kolonialisme tanpa bendera—lebih halus, lebih rapi, tetapi sama menyesakkannya.
3. Jebakan Geostrategi: Mengaburkan Solusi Dua Negara
Bahaya lain yang tak kalah serius adalah ketika Palestina direduksi menjadi masalah teknis semata. Gaza diurus, tetapi isu besar Palestina dipinggirkan. Keamanan dibicarakan, tetapi kemerdekaan dihindari.
Jika Board of Peace bekerja tanpa kerangka tegas solusi dua negara, maka ia sedang membangun ilusi kemajuan. Gaza mungkin tampak tenang, tetapi Palestina semakin terfragmentasi. Ini bukan jalan menuju damai, melainkan strategi penundaan keadilan.
4. Indonesia: Kehadiran yang Tidak Boleh Netral
Di titik krusial inilah kehadiran Indonesia menjadi penentu makna. Penandatanganan Board of Peace Charter oleh Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dibaca sebagai partisipasi biasa. Ia harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga agar Board of Peace tidak menyimpang dari nilai keadilan.
Politik luar negeri bebas aktif menempatkan Indonesia pada posisi unik: bebas dari blok kekuatan mana pun, dan aktif memperjuangkan kemanusiaan. Indonesia tidak datang membawa kepentingan tersembunyi, melainkan mandat konstitusi dan sejarah panjang keberpihakan pada Palestina.
Jika Board of Peace mulai condong menjadi alat kepentingan sepihak—terutama jika hanya membela Israel dengan dalih stabilitas—maka Indonesia harus berani bersuara. Diam dalam forum sebesar ini bukan sikap netral, melainkan pembiaran atas ketidakadilan.
Ulasan :Indonesia dan Pertaruhan Sejarah
Board of Peace kini berdiri di persimpangan. Ia bisa menjadi jalan menuju perdamaian sejati, atau berubah menjadi etalase politik global yang rapi namun kosong nurani. Pilihan itu tidak hanya ditentukan oleh desain lembaga, tetapi oleh siapa yang berani menjaga arahnya.
Indonesia telah hadir. Kini sejarah menunggu apakah Indonesia akan sekadar tercatat sebagai peserta, atau dikenang sebagai penjaga nurani yang memastikan Gaza tidak kembali dikorbankan atas nama stabilitas palsu.
Karena satu hal harus ditegaskan perdamaian yang tidak adil adalah bentuk kekerasan yang ditunda.*
Penulis : Amin Hidayat
Ketua Presidium Nasional Pergerakan Santri Ahlus Sunnah wal Jama’ah Indonesia.
